Provinsi Jambi dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, Namun, percepatan transisi dari energi fosil menuju energi bersih masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari regulasi, infrastruktur, hingga rendahnya literasi energi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam workshop kolaborasi multipihak yang digelar Yayasan Mitra Aksi bersama WWF Indonesia. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, praktisi energi, dan media untuk merumuskan langkah strategis percepatan energi terbarukan di Provinsi Jambi.
Direktur Mitra aksi, Gie Irawan, mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian diskusi yang tidak terpisah dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Jambi memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana memastikan transisi energi ini benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Gie”
Potensi Surya dan Bioenergi Jadi Andalan
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jambi, Setyasmoko Pandu Hartadita, mengungkapkan potensi energi terbarukan Jambi sangat besar, dengan tenaga surya mencapai 121,7 gigawatt, bioenergi 3,40 gigawatt, panas bumi 0,81 gigawatt, serta tenaga air 0,8 gigawatt.
Menurutnya, potensi ini dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil jika dimanfaatkan secara optimal.
“Energi surya dan bioenergi menjadi potensi terbesar di Jambi. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Meski demikian, penggunaan energi fosil seperti minyak bumi dan batubara masih mendominasi bauran energi di provinsi tersebut.
Target Energi Bersih 24 Persen
Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan kontribusi energi baru terbarukan mencapai 24 persen pada 2025 melalui kebijakan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Sejumlah program telah dijalankan, seperti pemasangan PLTS atap, pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), hingga pemanfaatan bioenergi dari limbah kelapa sawit.
Namun, Pandu mengakui masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, di antaranya keterbatasan infrastruktur, harmonisasi regulasi, hingga kebutuhan investasi yang besar.
PLTS Dinilai Paling Realistis
Praktisi energi Antariksa Puspanegara menyebut pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi salah satu solusi paling realistis untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Dengan posisi geografis di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun.
“Energi surya adalah peluang besar. Selain menekan emisi karbon, juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujarnya.
Namun, ia menilai pengembangan PLTS masih terkendala regulasi yang belum konsisten, keterbatasan jaringan listrik, serta biaya investasi awal yang masih dianggap mahal oleh masyarakat.
Dorongan Pembentukan Forum Energi
Salah satu rekomendasi penting dari forum tersebut adalah pembentukan Forum Transisi Energi Jambi yang melibatkan pemerintah, CSO, akademisi, dan sektor swasta.
Forum ini diharapkan menjadi ruang koordinasi dan diskusi untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, sekaligus menjembatani berbagai kepentingan pemangku kepentingan.
Koordinator program energi Mitra Aksi, Adi Chandra, menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam mengawal kebijakan energi bersih.
“Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Workshop ini menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi multipihak, meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, serta merumuskan strategi percepatan energi terbarukan di Provinsi Jambi.